Thursday, April 21, 2016

Implementasikan UU Desa di Tingkat PC dan PAC oleh DPP LDII

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar konsolidasi organisasi di Yogyakarta bertempat di Masjid Baitussalam, Minggu (17/4).

Peserta terdiri dari unsur ketua DPD LDII se-DIY ditambah ketua Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-diy dan turut hadir Ketua DPP LDII H. Supriasto, Sekum DPP LDII Dody Taufik Wijaya, dan Departemen Pengabdian Masyarakat Joko Susilo.
Konsolidasi tersebut membahas tentang pembekalan organisasi di tingkat PC dan PAC sekaligus sosialisasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Ketua DPP LDII Supriasto mengatakan, tugas ormas Islam ialah menjaga umat agar selalu di dalam koridor agama, membangun ekonomi umat dan menjaga persatuan. “Namun saat ini pekerjaan rumah ormas Islam cukup berat selain membangun kepercayaan antar umat beragama, mengatasi kemiskinan, kini memiliki tugas baru yakni menangani radikalisme, terorisme dan Islamophobia, “ ungkap Supriasto.

Sehingga dalam konsolidasi tersebut LDII mengajak pengurus PC dan PAC agar berperan aktif di kehidupan masyarakat dan bisa merapat ke jajaran pemerintahan, TNI, POLRI, dan tokoh agama dan masyarakat.

Beliau menekankan peran PC dan PAC sangat dibutuhkan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga merupakan pusat kegiatan massa, salah satunya pengajian yang diadakan di majelis taklim. Maka warga LDII di PC maupun PAC supaya berbudi luhur (berperilaku yang baik) kepada masyarakat.

Dalam hal ini PC dan PAC mendapatkan pengarahan tentang pengertian desa sesuai Pasal 1 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembekalan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 oleh Ketua DPP LDII, Supriasto.
Di dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut diikuti beberapa unsur, diantaranya unsur Pemerintah Desa, Badan Musyawarah Desa dan unsur masyarakat yang dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan unsur petani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok miskin.

“Maka dengan hadirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, PC dan PAC harus bisa berperan aktif di dalam pembangunan desa maupun membangun desa. Paling tidak LDII bisa berpartisipasi di dalam unsur Badan Permusyawaratan Desa,” ujar Supriasto.
Share:

0 comments:

Post a Comment