Tuesday, March 25, 2014

Dengar Pendapat Umum Ketua MPR RI Dengan Warga LDII Yogyakarta

1034Ketua MPR RI Drs. Sidarto Danusubroto, SH di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri mengadakan dengar pendapat umum dengan warga LDII Yogyakarta pada Sabtu, 22 Maret 2014. Acara dimulai pada pukul 09.00 berakhir pukul 12.30 wib diikuti penuh antusias oleh para peserta yang terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah LDII DIY, Dewan Pimpinan Daerah Kab/Kota se DIY, Ketua Pimpinan Cabang se DIY yang berjumlah 150 orang. Acara Dengar Pendapat Umum Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI dengan tema “Peran MPR dalam Perencanaan Pembangunan Nasional”.
Dalam uraiannya Ketua MPR RI Drs. Sidarto Danusubroto, SH menguraikan sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh Rakyati Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Dalam kaitan ini MPR melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan MPR adalah melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Bhineka Tunggal Ika kepada masyarakat. Kegiatan ini selanjutnya dikenal dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Pada bagian lain dalam pengarahannya, Ketua MPR menceritakan kenangan yang dialaminya ketika pada masa-masa perjuangan Indonesia. Beliau menceritakan ketika masa kecilnya menempuh pendidikan di SMP Negeri I Yogyakarta, ketika itu satu buah telur dimakan oleh empat lima orang, lain dengan sekarang yang sudah serba makmur, bahkan ada seorang yang mobil puluhan mewahnya disita KPK karena terindikasi melakukan pencucian uang dan gratifikasi.
Dalam laporannya Ketua Panitia Penyelenggara Drs. HM Geyol Sugiyanta, M.Si menyampaikan tujuan diselenggarakan acara ini adalah mendorong warga LDII DIY untuk peduli terhadap pembangunan bangsa dan Negara dengan memberikan wawasan melalui dengar pendapat umum dengan Ketua MPR RI.
Dalam acara tersebut disampaikan materi Menuju Kebangkitan Indonesia Sejati yang dipaparkan oleh Drs. Untoro Hariadi, M.Si. Diuraikan bahwa Indonesia adalah Negara dengan kekayaan alam, sumberdaya manusia, nilai dan posisinya yang strategis. Oleh sebab itu Inonesia sesungguhnya memiliki peluang sejarah yang sangat besar untuk membentuk sejarah, dan menjadi pusat dari sebuah peradaban baru. Untuk mencapai kondisi dan posisi tersebut, dibutuhkan langkah sejarah, bukan sekedar langkah konvensional. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah model kepemimpinan baru, yang futuristic, cultural dan melindungi kepentingan rakyat. Model kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu membuat lompatan jauh dan berpandangan ke depan, kepemimpinan yang menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan sejarah dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang lemah dan dilemahkan.
Dalam bagian lain disampaikan materi Mengembalikan Otoritas MPR yang dipaparkan oleh Afnan Malay, Staf Ahli MPR RI. Dipaparkan bahwa MPR merupakan lembaga Negara sebagai realisasi Sila Keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pada kenyataannya setelah masa reformasi terjadi beberapa kali amandemen UUD 1945 mengisyaratkan hilangnya beberapa fungsi yang dimiliki MPR yang menyebabkan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi Negara. Disampaikan bahwa perubahan ini jelas mengindikasikan sebagai kemunduran berfikir, sebab bentuk kedaulatan rakyat mulanya konkret-permanen (MPR) sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai majelis rakyat sekarang menjadi hal yang abstrak-insidentil.
Agar otoritas MPR tetap terjaga keutuhannya, yaitu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dengan cara mengembalikan orientasi kerja presiden dalam panduan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN pada satu sisi membuat kerja presiden mempunyai sistematika (keterencanaan dan keterukuran) sekaligus pada sisi yang lain menghidupkan roh MPR untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara memberikan evaluasi kerja presiden.
Dalam sambutannya Ketua DPW LDII DIY, DR. Wahyudi, MS menyampaikan bahwa Ketua MPR Drs. Sidarto Danusubroto, SH merupakan salah satu ajudan Presiden Sukarno, jadi merupakan pelaku dan saksi sejarah perjuangan mulai orde lama, orde baru, reformasi, sampai sekarang menjabat sebagai Ketua MPR. Disampaikan pula bahwa warga LDII setia dan siap mengamankan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Share:

1 comment:

  1. Rapuh dan runtuhnya suatu bangsa tergantung dari dalam bangsa itu sendiri, betapapun kekuatan dari luar yang berusaha untuk memecah belah tetapi apabila bangsa itu tetap rukun, kompak dan bersatu, niscaya bangsa itu tetap utuh. Tetapi sebaliknya meskipun tidak ada kekuatan dari luar untuk memecah belah, tetapi internal bangsa itu tidak rukun, tidak kompak, bermusuhan, maka bangsa itu akan rapuh dan akhirnya runtuh. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan 4 Pilar Kebangsaan Indonesia.

    ReplyDelete